Pemerintah Harus Kreatif, Tak Sekedar Memberikan BLSM
breakingnews 20.10
INILAMPUNG.Com -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Hajriyanto Tohari mengemukakan partainya setuju adanya kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Namun, katanya, pemerintah harus kreatif dan tidak sekedar memberikan BLSM secara tunai.
"Cara-cara bantuan langsung tunai itu tidak meningkatkan etos kerja, tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Cara-cara itu malah menimbulkan mentalitas menunggu yang pasif," kata Tohari di Jakarta, Senin (17/6).
Ia menegaskan sangat lebih baik jika pemberian kompensasi dilakukan dengan program-program padat karya misalnya untuk pembangunan infrastruktur desa, baik jalan maupun irigasi pertanian.
Persetujuan atas adanya kompensasi dari kenaikan BBM juga disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Ia menjelaskan yang diputuskan para paripurna DPR pagi ini ada dua hal yaitu masalah pengurangan subsidi BBM dan adanya program kompensasi.
"PPP menyetujui dua program tersebut. Sedangkan kenaikan harga BBM, sesuai Pasal 8 UU APBN-2013 merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah," kata Romy.
Namun, katanya, pemerintah harus kreatif dan tidak sekedar memberikan BLSM secara tunai.
"Cara-cara bantuan langsung tunai itu tidak meningkatkan etos kerja, tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Cara-cara itu malah menimbulkan mentalitas menunggu yang pasif," kata Tohari di Jakarta, Senin (17/6).
Ia menegaskan sangat lebih baik jika pemberian kompensasi dilakukan dengan program-program padat karya misalnya untuk pembangunan infrastruktur desa, baik jalan maupun irigasi pertanian.
Persetujuan atas adanya kompensasi dari kenaikan BBM juga disampaikan Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy.
Ia menjelaskan yang diputuskan para paripurna DPR pagi ini ada dua hal yaitu masalah pengurangan subsidi BBM dan adanya program kompensasi.
"PPP menyetujui dua program tersebut. Sedangkan kenaikan harga BBM, sesuai Pasal 8 UU APBN-2013 merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah," kata Romy.
Baca Juga :
